Jakarta - Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ahmad Najib Burhani menekankan pentingnya peran kemaritiman dan jalur rempah dalam sejarah dan identitas Bangsa Indonesia.

Najib mengingatkan bahwa rempah-rempah tidak hanya menjadi komoditas penting dari aspek perdagangan, tetapi juga dari kacamata sektor sosial, budaya, dan agama di Indonesia.

"Ini peristiwa yang tepat waktu dan penting untuk mengingatkan pemerintah akan pentingnya masalah maritim dan jalur rempah-rempah di Indonesia, baik secara etnis, agama, dan budaya. Kita tidak tahu kapan rempah-rempah menjadi komoditas yang diminati dunia," kata Najib dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Merujuk pada buku "The Overseas Chinese of South East Asia: History, Culture, Business" karya Ian Rae dan Morgen Witzel, Najib menjelaskan bahwa rempah-rempah dari Nusantara sudah dikenal sejak zaman kuno, bahkan telah tercatat dalam sejarah Tiongkok dan Mesir kuno.

Sebagai bagian dari upaya menjaga warisan maritim Indonesia, BRIN sedang memperkuat kolaborasi riset dan publikasi internasional terkait jalur rempah.

“BRIN telah menyiapkan publikasi tentang Spice Routes yang akan diserahkan kepada Springers. Kami berharap warisan kolaborasi ini dapat bertahan lama,” tuturnya.

Diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) optimistis Jalur Rempah akan masuk dalam tentative list atau daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO.

“Insya Allah kalau pada tahun mendatang kita bisa memasukkan (Jalur Rempah) dalam daftar sementara warisan dunia,” kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid.

Hilmar mengatakan Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek saat ini sedang berupaya memasukkan Jalur Rempah sebagai warisan dunia kepada UNESCO.

Sejak 2016, Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan ini secara aktif menggelar diskusi untuk menginisiasi pengajuan Jalur Rempah menjadi warisan dunia ke UNESCO.

Sumber : https://www.antaranews.com/